Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara mengadakan bedah buku bertajuk “Perang Suara: Bahasa dan Politik Pergerakan” yang ditulis oleh Hilmar Farid di Café Rupa, Kota Kendari (09/07). Acara ini dihadiri oleh seniman, budayawan, dan anggota Perempuan pesisir. Acara dipandu oleh Srikani, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Haluoleo Kendari.
Syaifuddin Gani, penulis dan peneliti dari BRIN, bertindak sebagai narasumber dalam diskusi ini. Gani memulai ulasannya dengan menjelaskan konteks historis yang dibahas dalam buku Farid. Ia mengungkapkan bagaimana kedatangan Belanda ke Jawa mengakibatkan ketercerai-beraian masyarakat karena Belanda mengeksploitasi sumber daya dan memperkenalkan pabrik serta kereta api untuk memperlancar produksi perkebunan. Gani menyebutkan kritik Hilmar Farid terhadap pandangan Ben Anderson yang menganggap bahwa masyarakat Jawa terlibat di sawah dan perkebunan secara bersamaan. Farid menilai bahwa agrarisitas masyarakat Jawa lebih berfokus pada perkebunan daripada sawah.
Dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan, Gani menjelaskan bahwa masyarakat Jawa mulai menyadari perlunya melawan melalui organisasi-organisasi seperti Serikat Islam, Budi Utomo, dan Indische Partij. Hilmar Farid menunjukkan bahwa ketiga organisasi ini berupaya melakukan negosiasi dan perlawanan terhadap Belanda, namun Farid memandangnya dari sudut pandang bahasa. Bahasa Melayu, yang pada abad ke-19 digunakan sebagai lingua franca, ternyata berperan signifikan sebagai alat propaganda untuk kaum buruh dan proletar melawan dominasi Belanda.
Farid menyoroti bagaimana bahasa Melayu digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan perlawanan dan propaganda, bukan bahasa daerah seperti Jawa, Bugis, atau Bali. Bahasa Melayu, meskipun dianggap rendah oleh Belanda, menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial dan politik kepada masyarakat luas.
Gani memulai dengan menjelaskan bahwa dalam Sejarah Indonesia, Bahasa Melayu sering dianggap sebagai lingua franca yang digunakan dalam percakapan perdagangan. Pada masa penjajahan Belanda, Bahasa Melayu dianggap hanya sebagai bahasa percakapan sehari-hari antara pedagang dan bukan sebagai alat politik. Namun, Gani menekankan bahwa dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme, Bahasa Melayu memiliki peran yang jauh lebih signifikan.
Hilmar Farid, dalam bukunya, menyoroti bagaimana bahasa ini digunakan oleh kaum proletar sebagai alat perlawanan. Farid menyebut pedagang dan buruh sebagai “pahlawan bahasa” karena mereka menggunakan Bahasa Melayu untuk melakukan protes terhadap kolonialisme. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk menyuarakan ketidakpuasan dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda.
Gani juga menyinggung bahwa meskipun Belanda menekankan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, mereka berusaha mengendalikan dan membatasi penggunaannya dalam konteks intelektual dan politik. Belanda memandang Bahasa Melayu sebagai bahasa yang rendah dan tidak layak untuk digunakan dalam ranah intelektual atau sastra, sementara mereka mendukung penggunaan bahasa yang lebih tinggi berdasarkan kamus dan kertas-kertas kerja mereka sendiri. Ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk menggagalkan kebangkitan nasional dan menekan pergerakan yang menggunakan bahasa ini sebagai alat untuk menyuarakan kritik terhadap penjajahan.
Peserta diskusi bedah buku hilmar farid di Cafe Rupa Kota KendariSelanjutnya, Gani menjelaskan bagaimana organisasi-organisasi awal seperti Serikat Islam, Budi Utomo, dan Indische Partij berperan dalam perlawanan politik dengan menggunakan Bahasa Melayu. Farid juga mencatat kemunculan media dan jurnalisme yang mengandalkan Bahasa Melayu, dengan Tirto Adhi Soerjo atau Raden Mas Djokomono sebagai salah satu pelopor yang penting dalam konteks ini. Tirto Adhi Soerjo dikenal sebagai “Bapak Pers Indonesia” dan memainkan peran penting dalam menggunakan Bahasa Melayu untuk menyampaikan kritik terhadap kolonialisme dan memperjuangkan hak-hak rakyat.
Gani menunjukkan bagaimana Belanda memandang karya sastra yang diterbitkan dalam Bahasa Melayu sebagai “terbitan liar” dan menganggap bahwa ideologi kebangkitan nasional yang didorong melalui bahasa ini harus digagalkan. Ini menunjukkan ketegangan antara bahasa sebagai alat perlawanan dan upaya penjajah untuk mengendalikan narasi dan ideologi.
Gani juga menjelaskan bahwa salah satu contoh terbitan dari orang Indonesia yang terdidik dan lahir dalam konteks politik etis adalah Tirto Adisuryo. Tirto lahir dari “politik balas budi,” sebuah respons terhadap eksploitasi sumber daya alam oleh penjajah Belanda. Dalam konteks ini, Bahasa Melayu menjadi fokus utama bagi Hilmar Farid, yang memandang bahasa sebagai alat perlawanan terhadap imperialisme dan kapitalisme.
Farid menunjukkan bagaimana narasi media yang dikeluarkan oleh kaum terdidik Indonesia menggunakan Bahasa Melayu untuk mengkritik kolonialisme dan kapitalisme. Misalnya, istilah “kapitalisme” diganti dengan “kaum isap darah” untuk menciptakan perlawanan yang lebih tajam terhadap penjajah. Selain itu, kata-kata seperti “kelas” diubah menjadi “kaum kromo atau rakyat jelata” untuk lebih menyentuh masyarakat Jawa. Ini adalah contoh bagaimana bahasa digunakan secara strategis untuk mengkomunikasikan pesan perlawanan dengan cara yang lebih menyentuh dengan masyarakat lokal.
Gani juga mencatat bahwa pada masa itu, jumlah koran yang terbit jauh lebih banyak dibandingkan dengan saat ini. Ini menunjukkan betapa aktifnya media dalam menyebarluaskan ideologi dan kritik terhadap penjajah. Ketika Sukarno dan Hatta muncul menggunakan Bahasa Melayu untuk menentang Belanda, dengan menciptakan istilah-istilah seperti “marhaen” dan “murba” untuk menggantikan istilah-istilah yang dianggap terlalu dipengaruhi oleh penjajah. Ini adalah bagian dari upaya untuk mengorganisir masyarakat dan memperkuat identitas nasional tanpa tunduk pada pengaruh bahasa yang ditetapkan oleh penjajah.
Gani menegaskan bahwa puncak dari perjuangan bahasa ini terlihat pada tahun 1928, saat Sumpah Pemuda diumumkan. Pada momen ini, Bahasa Melayu yang selama ini dianggap “rendah” oleh Belanda diangkat sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Penerbitan yang menggunakan Bahasa Melayu rendah dalam melawan Bahasa Melayu tinggi versi Belanda menunjukkan transformasi bahasa sebagai simbol kemerdekaan dan identitas nasional.
Menurut Gani, Hilmar Farid mengemukakan bahwa sebuah bangsa yang dibangun semata-mata berdasarkan ideologi cenderung cepat tumbang. Farid mengilustrasikan ini dengan contoh di Uni Soviet yang dibangun dengan ideologi tertentu dan kemudian mengalami masalah. Sebaliknya, Indonesia tidak dibangun dengan ideologi atau agama, tetapi dengan Bahasa Melayu sebagai pengikat utama.
Farid menyatakan bahwa Bahasa Melayu yang pada masa itu digunakan sebagai bahasa pengantar dan komunikasi antara pedagang dan buruh, menjadi alat utama dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Bahasa ini dipilih karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk buruh dan kelas pekerja yang merasa tertindas oleh sistem kolonial.
Gani menjelaskan bahwa meskipun pada kenyataannya, Bahasa Melayu yang disebutkan dalam Sumpah Pemuda adalah bahasa yang sama dengan Bahasa Indonesia, penggunaan istilah “Bahasa Indonesia” di masa itu lebih merupakan keputusan politik. Istilah ini digunakan untuk menghindari perpecahan antar suku dan untuk mempersatukan bangsa yang terjajah di bawah satu identitas linguistik yang baru.
Menurut Gani, Syahrir dan Hatta sebagai tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan, menggunakan Bahasa Melayu untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang dijajah Belanda. Bahasa Melayu sebagai lingua franca, berperan penting dalam mempersatukan bangsa terjajah dan membantu mengorganisir gagasan-gagasan nasionalis.
Secara keseluruhan, Syaifuddin Gani menekankan betapa pentingnya Bahasa dalam mengorganisir gagasan-gagasan politik dan membangun identitas nasional. Bahasa Melayu, meskipun terpinggirkan dalam beberapa konteks, tetap memiliki peran fundamental dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
